Tunjangan Diduga Dipotong Rp 10 Juta

TERNATE, KOMPAS.com - Guru terpencil di Provinsi Maluku Utara tak utuh menerima tunjangan guru terpencil, karena diduga telah dipotong oleh oknum di Dinas Pendidikan dan Pengajaran daerah itu. Pemotongan masing-masing Rp 10 juta per orang.

Guru terpencil di Maluku Utara sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat menerima tunjangan guru terpencil sebesar Rp 17 juta per tahun. Namun kenyataannya mereka terima hanya Rp 7 juta per tahun.     

"Kami banyak menerima laporan dari guru terpencil di Maluku Utara mengenai adanya potongan. Tunjangan mereka diduga dipotong oleh oknum dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Maluku Utara," kata Ketua Bidang Hukum Munara Laha Laha, Sahidin Malan, di Ternate, Kamis (28/7/2011).         

Guru non-PNS juga seharusnya menerima tunjangan fungsional sebesar Rp 2.508.000 per tahun, tetapi yang mereka terima hanya Rp 500.000 per tahun.     

Menurut dia, para guru non-PNS pun mengeluhkan pemotongan yang diduga dilakukan oleh oknum di Dikjar Maluku Utara itu.     

"Khusus untuk pemotongan tunjangan guru terpencil dan tunjangan guru fungsional non-PNS di Ternate, telah kami laporkan ke polres. Di kabupaten/kota lainnya di Malut juga akan dilaporkan ke polres masing-masing," kata Sahidin.

Konsorsium Munara Laha Laha yang getol menyuarakan berbagai kasus korupsi, mengaku melaporkan kasus tersebut ke polres agar lebih mudah dipanta. Selain itu, pemanggilan saksi juga lebih mudah.      

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikjar Maluku Utara, Subekti, masih sulit dikonfirmasi mengenai dugaan pemotongan tunjangan guru terpencil dan tunjangan guru fungsional itu.      

Pihak Polres Ternate membenarkan telah menerima laporan mengenai masalah tersebut.      

"Kami sudah menerima laporan mengenai pemotongan dana tersebut, dan saat ini kami sedang melakukan penyidikan. Kalau terbukti pasti dilakukan proses secara hukum," kata penyidik Reskrim Polres Ternate, Aiptu Sarif Jumati.     

Salah seorang guru terpencil di Ternate, Suardi, membenarkan bahwa dirinya tak menerima utuh tunjangannya. Ketika mempertanyakannya hal itu ke Dikjar Maluku Utara, ia tak mendapat penjelasan memuaskan.

Sumber: ANTARA